SMKN 1 Penawartama Diduga Lakukan Pungli dan Abaikan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

0
59
Sekolah SMKN 1 Penawartama.
Dijual Rumah

Tulang Bawang, buktipers.com – Masa pandemi Covid-19, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengingatkan SMA/SMK agar tidak manarik uang SPP dan sumbangan lainnya.

Pelarangan penarikan uang SPP dan sumbangan tersebut, ditujukan kepada sekolah yang menerima dana BOS reguler dan BOSDA.

“Kalau ada kejadian di lapangan (sekolah menarik SPP dan sumbangan kepada wali murid), kita akan ambil tindakan, karena itu haram hukumnya,” kata Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menanggapi keluhan wali murid beberapa sekolah yang menarik SPP, di masa pandemi Covid-19, Senin (11/5/2020).

Dia mengatakan, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung telah mengeluarkan surat edaran agar pihak sekolah melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di rumah pada masa darurat penyebaran Covid-19.

Menurutnya, bila masih saja ada Kepala SMA/SMK yang menarik uang SPP dan sumbangan lainnya kepada wali murid, dan bila dapat dibuktikan langsung maka dapat diambil tindakan tegas.

Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020 berisikan, dalam rangka meningkatkan aksesabilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik di sekolah, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, diminta kepada Kepala SMA/SMK/SLB negeri dan swasta se-Provinsi Lampung penerima dana BOS reguler dan BOSDA, untuk tidak melakukan penarikan SPP atau sumbangan lainnya terhadap wali murid peserta didik.

Namun hal ini tidak berlaku kepada wali murid SMKN 1 Penawartama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Dengan berlasung proses pembelajaran tahun 2020/2012, pihak sekolah malah melakukan pungutan liar (Pungli).

Hal itu tertuang dalam sebuat surat bernomor : 420/646/11.5/SMKN 1 PT/TB/VII/2020 dan adapun rincian pungutan tersebut yaitu :

  1. SPP 12 Bulan (Rp 125.000- Perbulan)
  2. Bantuan Ujian Rp 1.100.000
  3. Sekolah Hijau Rp 100.000
  4. Semester dan Mid Semester Rp 75.000-

Tidak berhenti disitu saja, Kepsek juga melakukan tarikan kepala wali murid sebesar Rp 700.000. Dana tersebut katanya untuk PKL, itupun tidak termasuk dengan makan, hanya biaya tranportasi saja.

Padahal, sudah jelas Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020, soal larangan pungutan kepada siswa. Namun semuanya diabaikan dan tidak didengar oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Penawartama, Ristiana, S.Pd M.M.

Dan menurut narasumber yang minta namanya tidak dipublis dalam pemberitaan, membenarkan ada tarikan dana itu.

“Ia benar, kami wali murid dibebani baiaya oleh pihak sekolah SMKN 1 Penawartama, memang ada tarikan, dan saya merasa keberatan. Mengingat keadaan perekonomian keluarga kami sedang begini, apalagi dalam keadaan wabah virus Covid-19,”ucapnya.

Lanjutnya, mereka sebagai wali murid sangat mengeluh, dan berharap kepada pihak Dinas Pendidikan Lampung, terutama Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi agar bisa mengurangi beban perekonomian mereka, dengan cara jangan membebani para orang tua siswa dengan berbagai pungutan dana.

Pada saat dikonfirmasi, Kepsek Ristiana membenarkan kalau  pihak sekolah telah melakukan tarikan kepada para orang tua siswa.

“Benar, jika memang ada surat edaran dari Gubernur Lampung, melalui rapat-rapat dan kami diberitahu dan disampaikan, jangan berani menarik dana dulu, dan tetapi sampai saat ini, kami belum diberitahu. Dan surat edaran dari Gubernur atau Dinas Pendidikan Provinsi, atau salinannya, kami belum dapatkan,”jawabnya.

Jika benar ada surat edaran itu, tolong kasih tahu saya, dan gimana saya mau tahu. Saya tidak tahu jika ada surat edaran itu. Dan saya melakukan tarikan itu, berdasarkan PP 48 dan PP 75 tentang komite sekolah serta PP 48 tentang tanggungan biaya pendidikan yang dibebankan kepala wali murid, dan yang jelasnya, saya melakukan itu ada dasarnya, ungkapnya.

Dan saya melakukan itu, ada tandatangan dari wali murid, dan ketika mereka mendaftar anak-anaknya, kami melakukan wawancara dan kami membuat sepakatan. Berarti selama anaknya menjadi siswa disini, maka harus taat aturan dan sanggup membayar biaya pendidikan sampai selesai. Ada aturannya atau mungkin tidak hadirnya wali murid di saat rapat, cetus Kepsek Ristiana.

Jika wali murid tidak hadir, silahkan datang ke sekolah, dan bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah. Atau jika mereka keberatan, tolong berikan kami keringanan. Dan bisa dibrikan pernyataan dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala kampung, katanya lagi.

Setiap kabupaten itu ada MKKS, dan setiap Kepsek melakukan sesuatu, itu pasti ada informasi dulu dari MKKS. Namun sampai saat ini, kami belum meliat surat edaran itu. Soalnya, jika kami melakukan seperti daring, itu pasti ada surat edarannya dari Dinas Pendidikan. Jika ada surat edaran itu, tunjukkan, ucapnya.

Untuk surat edaran itu benar ada, karena Gubernur Lampung, pernah rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan, Drs Sulpakar, MM serta Sekda. Memang kami diberitahu, dan Gubernur meminta tidak ada tarikan saat rapat. Tetapi, Kepala Dinas Pendidikan tahu sendiri, gimana kondisi di lapangan kalau emang tidak ada tarikan, pihak sekolah mau apa? Gimana sekolah bisa berjalan aktifitasnya, jelasnya.

Apalagi kondisi SMKN 1 Penawartama, jumlah guru honorer sebanyak 30 orang. Sseandainya bisa mengambil dana dari yang lain tidak masalah. Namun menurut PP 48 memang sudah tanggungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat, itu semua tidak termasuk guru honorer saja, ada untuk oprasional yang tidak bisa dioperasionalkan dari dana BOS. “Contohnya jika jalan rapat dengan MKKS dan mengambil dari dana BOS itu tidak boleh, dan itulah mengambil dana itu,”katanya.

(JN)