Beranda Lintas Provinsi Soal Iklan Media Massa, KPU Malang Diminta Adil

Soal Iklan Media Massa, KPU Malang Diminta Adil

79
0
KPU kota Malang, menggelar rapat koordinasi iklan kampanye, calon Presiden/Wapres, DPD dan juga Caleg di media massa, Kamis (14/3/2019). (foto/hermin/red)
Loading...

Buktipers.com – Malang  (Jatim)

Memasuki 31 hari sebelum pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD provinsi/kota/kabupaten, rangkaian tahapan Pemilu 2019, memasuki tahapan iklan kampanye serta  kampanye akbar.

Terkait dengan itu, maka Kamis (14/3/2019), lalu, pihak KPU kota Malang, menggelar rapat koordinasi iklan kampanye, calon Presiden/Wapres, DPD dan juga Caleg di media massa.

Acara yang digelar di Hotel Pelangi, kota Malang ini, dihadiri oleh para pimpinan media cetak, online, radio dan TV.

Dan disamping para awak media, KPU juga menggundang LO, calon anggota DPD RI, tim sukses Presiden dan struktural partai politik.

Dalam penyampaiannya, Bobot Cahyo Baskoro dari KPU Jatim, menyatakan, bahwa desain dan isi kampanye, di media massa tidak perlu diatur secara detail oleh KPU.

Baca Juga!  Ribuan Peserta Kicau Mania Padati Gelaran Kapolres CUP

Hanya saja, katanya, ada beberapa peraturan terkait dengan isi iklan, seperti gambar caleg pada tayangan iklan, tidak boleh mencatut gambar ASN maupun pejabat negara yang lain, baik itu dari unsur TNI maupun Polri. Isi konten kampanye juga harus memperhatikan larangan penyebaran ujaran kebencian (Hoax) dan juga SARA, ujarnya.

Sementara untuk masa tayang akan dimulai, sejak 24 Maret sampai 13 April, sebelum masa tenang. Sedang aturan main penayangan untuk media TV dan radio adalah 10 spot dengan durasi 30 detim per hari, per peserta Pemilu.

Dan untuk media cetak, masimal 1 halaman per hari, per peserta Pemilu.

Sedangkan  untuk online karena halaman mereka dalam bentuk wall konten, maka aturannya, iklan caleg bisa dibuat bergantian atau sistem slide, tetapi yang jelas, apabila sudah ada iklan partai, maka iklan caleg dari partai yang sama tidak diperbolehkan, kecuali iklan tambahan, paparnya panjang lebar.

Baca Juga!  Dipanggil Bawaslu Ketapang Terkait Alat Perontok Padi, Ini Klarifikasi Silvanus

Dan regulasi iklan tambahan, tidak boleh menambah halaman, tetapi membagi halaman, itu diperbolehkan. Semisal media cetak, kalau jatah tanyang 1 halaman,  maka caranya adalah setengah halaman iklan partai dan setengah halaman iklan caleg dari partai yang sama. Maka dari itu, walaupun secara spesifik bentuk iklan tidak diatur, tetap kami sarankan kepada para awak media untuk berkonsultasi terlebih dahulu pada KPU, sebelum iklan tersebut tayang, sarannya.

Semua itu perlu dilakukan agar di kemudian hari, tidak ada masalah yang timbul bagi media itu sendiri, karena secara hokum, kalau iklan itu melanggar aturan, yang dikenakan sangsi bukan hanya pengiklan, namun juga penayang iklan, tegas Bobot Cahyo Baskoro.

Baca Juga!  Jalin Silaturahmi Bersama Wartawan, Ini Harapan Kapolsek Gunung Meriah

Kalau untuk iklan KPU sendiri, maka aturan main tayang dan media mana saja yang menayangakan itu, kami serahkan pada KPU kota Malang sendiri, dalam kerjasamanya dengan media.

Silahkan nanti dikoordasikan, antara media dan KPU kota Malang, ucapnya.

Menanggapi detail aturan KPU, para perwakilan media, menyampaikan dalam forum tanya jawab, kalau aturan ini bisa saja malah terlalu jauh masuk dalam internal media dalam  kreatifitas bentuk tayang. Selain itu, untuk iklan yang difasilitasi KPU, maka media meminta KPU kota Malang untuk adil dalam membagi jatah iklan. Kami tidak minta nominal iklan yang besar, hanya kami meminta adil, semua media mendapat secara rata iklan itu, ungkap para perwakilan media yang hadir.

(hermin/red)

Loading...