Soal Pencairan Gaji Perangkat Desa, Ini Penjelasan Kadis Kominfo Sergai

0
12
Kadis Kominfo Sergai, Drs. H. Akmal, AP, M.Si, di ruang kerjanya, Kamis (15/10/2020).
Dijual Rumah

Sergai, buktipers.com – Polemik yang terjadi belakangan ini yaitu ratusan Kepala Desa yang melakukan aksi, menuntut gaji karena sudah 6 bulan belum dibayarkan.

Hal ini mulai mendapat titik terang karena akan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Serdang Bedagai, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai, Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sergai Tahun 2020.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sergai, Drs. H. Akmal, AP, M.Si, di ruang kerjanya, Kamis (15/10/2020).

“Perbup tersebut akan menjadi dasar terhadap pembayaran ADD, dimana anggaran gaji para Kades, maupun perangkatnya di dalam ADD tersebut dan diharapkan pengerjaannya segera selesai dalam waktu dekat, sehingga para perangkat desa dapat menerima haknya,” ujar Akmal.

Lanjut Akmal, para perangkat desa tersebut belum menerima gaji selama 5-6 bulan, terhitung mulai bulan Mei 2020.

Sedangkan pada bulan Januari hingga April 2020, mereka rata-rata telah menerima penghasilan tetap (Siltap). Hal ini dikarenakan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan dua tahap.

Untuk tahap pertama sebesar 40% sudah cair, sehingga para perangkat desa telah menerima siltap selama empat bulan. Sedangkan sisanya sebesar 60%, belum bisa dicairkan karena adanya pengurangan dana transfer dari pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk ADD Kabupaten Sergai.

Akibat dari keterlambatan inilah, Pjs. Bupati Sergai, Ir. H. Irman, M.Si, bertindak cepat  akan menerbitkan Perbup (perubahan), tentang ADD.

Dimana sesuai ketentuan, Pjs Bupati sebelum menerbitkan Perkada, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kemendagri.

Untuk itu, surat persetujuan sudah dikirimkan  kepada Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan akan diteruskan ke Kementerian, terang Akmal.

“Kami memahami dan cukup prihatin dengan apa yang sedang dialami para perangkat desa saat ini, mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Namun beliau berharap agar para perangkat desa tetap bekerja, melayani seperti biasa, “kata Akmal.

 

(ML.hrp)