Soal Sengketa Tanah Simalingkar dan Sei Mencirim, Ini Kata Edy Rahmayadi

0
10
Gubernur Edy Rahmayadi dan Forkopimda Sumut. (Foto: Humas Pemprov Sumut)

Medan, buktipers.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus berupaya secepatnya menyelesaikan kasus sengketa tanah di Simalingkar dan Sei Mencirim di Kabupaten Deliserdang. Namun dalam prosesnya membutuhkan waktu dan tidak bisa terburu-buru.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, agar mempercayakan pada tim di Sumut untuk bekerja terlebih dahulu, mendata, melakukan edukasi dan menertibkan perihal lahan tersebut.

“Saya hanya menyampaikan, Forkopimda di Sumut sudah bekerja dengan baik. Kita juga jangan terlalu mudah menanggapi laporan yang ada. Percayakan dulu pada kami untuk melakukan penertiban dan edukasi, serta lainnya,” ucap Edy saat rapat penyelesaian kasus tanah secara virtual bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, BUMN, PTPN II dan lainnya, Senin (31/8/2020).

Dia mengatakan, secara objektif dari data yang diperolehnya tim BPN Sumut, Polda Sumut, Kejati Sumut dan lainnya, kepemilikan tanah di lahan yang dituntut  masyarakat tidak semuanya dapat dibuktikan.

“Makanya percayakan dengan kami untuk mendata ini terlebih dahulu. Yang pasti kami sudah ada progres untuk dikerjakan dan percayakan pada kami akan menyelesaikan semuanya,” kata mantan Pangkostrad tersebut.

Menurut, persoalan sengketa lahan ini sudah lama, yakni terkait dengan HGU yang pemegang haknya PTPN II di kedua lahan Sei Mencirim dan Simalingkar. Pada prinsipnya, Pemprov Sumut akan memediasi permasalahan dengan kedua pihak. Pemprov mendukung semua kebijakan pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam arahannya menekankan, persoalan tuntutan masyarakat agar segera diselesaikan dengan segera. Pemerintah pusat akan turut campur dalam penyelesaian tuntutan rakyat ini.

Moeldoko juga meminta seluruh tim segera merumuskan solusi untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

“Intinya persoalan ini akan dipayungi dari pusat. Gubernur Sumut sebagai ketua pelaksana diharapkan membentuk tim kecil dalam permasalahan di Sumut,” ucap Moeldoko.

Sementara Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menerangkan, hasil kesimpulan tim dari pusat yang terdiri atas Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN dan lainnya akan menyahuti tuntutan penggarap. Berdasarkan usulan PTPN II, masyarakat juga akan dilibatkan dalam pertanian tebu agar dapat bergabung dengan PTPN II.

“Tiga hari lalu Presiden menerima masyarakat Simalingkar dan Sei Mencirim. Presiden memerintahkan selesaikan permasalahan ini dengan baik antara petani dan PTPN II,” ujarnya.

 

Sumber : iNews.id