Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut 31 Mei 2022, Pedagang Khawatirkan Hal Ini Terjadi

0
2
Ilustrasi minyak curah. (Net)
Dijual Rumah

Medan, buktipers.com – Keputusan pemerintah mencabut subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022 membuat pedagang sembako di Pasar Pringgan, Kota Medan, merasa resah.

Adapun program yang diberikan pemerintah untuk mengatasi mahalnya harga minyak goreng itu dinilai belum efektif untuk menurunkan harga.

Satu pedagang sembako di Pasar Pringgan, Ita mengaku khawatir harga minyak goreng curah bakal kembali melonjak dan stoknya kembali langka setelah subsidi dicabut.

Dikatakannya, saat ini ia menjual minyak goreng curah seharga Rp 17 ribu sampai Rp 18. Ia mengatakan khawatir minyak curah mahal kembali.

“Saya takutnya mahal lagi harga minyak goreng ini, tapi ya semoga pembeli tetap ada nantinya, ” harapnya.

Kendati demikian, ia juga mengatakan kekhawatirannya juga karena selama beberapa waktu ini harga minyak curah yang sudah turun sejak pemerintah memberikan subsidi sehingga ia merasa terbantu dalam penjualannya.

Dengan demikian, ia masih optimis minyak goreng curah tetap menjadi andalan konsumen khususnya pelaku UMKM Sumut karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan minyak goreng kemasan.

Adapun sebelumnya, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022.

Keputusan itu diambil setelah dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait tindak lanjut pembukaan ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya diterbitkan.

“Kami tinggal menunggu ditandatangani oleh Menteri Perindustrian untuk perubahan ketiga mengenai determinasi program penyediaan minyak goreng curah,” kata Putu, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (24/5/2022).

Putu mengatakan alasan dihentikannya program subsidi minyak goreng curah lantaran harga komoditas tersebut sudah turun dibandingkan harga beberapa bulan yang lalu.

Nantinya program minyak goreng curah akan diganti dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

 

Sumber : tribunnews.com