Beranda Lintas Provinsi Tidak Ada Kebebesan Pers di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Ini Buktinya !

Tidak Ada Kebebesan Pers di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Ini Buktinya !

269
0
Salah satu awak media dari Tribun Pontianak saat mengambil dokumentasi dari pintu sidang rapat Komisi DPRD saat audiensi Guru Honorer, Rabu (27/11/2019), sekitar pukul 10.35 WIB.
Dijual Rumah

Kapuas Hulu, buktipers.com – Pengurus Forum Peduli Guru Honorer Sekolah Kabupaten Kapuas Hulu (FPGHS – KKH), beserta Ketua PGRI setempat, menggelar audiensi, di ruang rapat Komisi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (27/11/2019), sekitar pukul 10.35 WIB.

Para guru honorer yang datang menyampaikan aspirasinya tersebut, diterima Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Razali, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Saat hendak meliput peremuan itu, beberapa insan Pers dari berbagai media cetak, online, maupun TV yang bertugas di Kapuas Hulu, malah dilarang untuk meliput kegiatan tersebut (tertutup bagi wartawan).

“Sesuai perintah pimpinan, mohon maaf, wartawan tidak boleh masuk, ” kata Satpam yang berjaga di pintu masuk, ruang rapat Komisi DPRD tersebut.

Ketika wartawan pertanyakan alasan tertutup bagi wartawan ? Salah satu petugas di gedung rakyat itu, menjawab, “dikhawatirkan ada hal – hal yang tidak layak untuk disampaikan ke Publik”.

Baca Juga!  Ribut Gara - gara Istri Berujung Pembacokan

“Yang jelas, untuk sementara, rekan – rekan media tidak perbolehkan dulu masuk, menunggu petunjuk pimpinan selanjutnya,” ucap salah satu petugas, di depan pintu masuk ruangan.

Hal ini mengundang komentar pedas dari Wartawan Harian Berkat, Yohanes Santoso.

Ia merasa kecewa atas adanya larangan wartawan yang bertugas di Kapuas Hulu untuk meliput audiensi para guru tersebut.

“Guru honorer itu menyuarakan aspirasi kepada wakil rakyat, tapi justru kami insan Pers dilarang masuk. Kondisi tersebut, tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami,” kata Yohanes yang lebih akrab dipanggil Anes.

Menurut Anes, harusnya wakil rakyat yang duduk di DPRD harus tahu tugas dan fungsi media itu, seperti menyuarakan kepentingan masyarakat, serta mendorong kemajuan pembangunan Kapuas Hulu.

Baca Juga!  Kebakaran Lahan di Aceh Meluas, BPBA: Total 52 Hektare

Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim, juga mengaku sangat kecewa. Padahal selama ini, insan pers selalu membantu menyuarakan kepentingan masyarakat, membantu pemerintah dan wakil rakyat, dalam mendorong kemajuan pembangunan di Kapuas Hulu, ucapnya.

“Jelas itu menimbulkan pertanyaan bagi publik, audiensi tertutup bagi wartawan, ada apa ? Padahal ada diatur soal  keterbukaan publik atau Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” tegas Shairul Hakim kecewa.

Wartawan Kantor Berita Indonesia (Antara), Teofilusianto Timotius, menambahkan, sebagai Insan Pers, dirinya sangat kecewa.

“Dari awal kita sudah mendapatkan undangan audiensi di DPRD kabupaten Kapuas Hulu, itupun audiensi terkait perjuangan guru honorer di Kapuas Hulu,”katanya.

Kita tahu sendiri, guru disini kurang, kita pengen bantu perjuangkan itu. Sementara itu, dari pihak DPRD sendiri malah melarang wartawan masuk kedalam ruang rapat audiensi, ungkapnya heran.

Baca Juga!  Penyelundupan 5 Kg Sabu Digagalkan di Riau

“Sampai saat ini, kita belum tahu alasan kenapa audiensi ditutup – tutupi. Kalau memang kegiatannya, mungkin konsultasi, pembahasan anggaran, kita paham, “jelasnya.

Tetapi ini kegiatan audiensi, jadi kami ingin mempertanyakan para anggota DPRD itu, paham tidak dengan tugas dan fungsi Insan Pers yang dilindungi Undang – Undang, tandasnya.

“Selama in,i Insan Pers atau Wartawan Kapuas Hulu sangat membantu Pemerintah, dan masyarakat dalam menyuarakan apa yang ingin dibangun di Kapuas Hulu. Tetapi ternyata, kita tidak dianggap seperti mengganggu. Tadi sampai rekan – rekan masuk di ruangan auidensi disuruh keluar,”ungkapnya.

Dia berharap, kedepannya tidak terjadi lagi, karena wartawan mengacu keterbukaan pubik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

(Bayu)

Loading...