Tindak Lanjuti Status KJA di Danau Toba, Anggota Komisi B DPRD Sumut Kunker ke Menko Kemaritiman di Jakarta

0
289
Aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba yang masih bebas beroperasi.
Dijual Rumah

Simalungun, buktipers.com – Menindak lanjuti keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang masih tetap beroperasi, di perairan Danau Toba, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, kunjangan kerja (Kunker) selama 5 hari, mulai tanggal 10-14 September, di Kantor Kementerian Kemaritiman, di Jakarta.

Kunjungan Komisi B DPRD Sumut itu, didampingi  Pimpinan Dewan HT Milwan, Sri Kumala, Ruben Tarigan, Aduhot Simamora, dan Ketua Komisi B DPRD Sumut, H Robby dan wakil, Anangga SE, serta anggota, Ir H Iskandar Sinaga, H Ajie Karim, Richard Sidabutar, Lidiane Lase, Dra Hj Herlina Gusti, Hj Zuraidah Ghina, Zulkifli, Sampang Malem, Jantoguh Damanik, Ir Iskandar Sinaga, Wasner Sianturi, Indra Alamsyah, Inge Amelia Nasution, Robi Agusman Harahap, Toni Togatorop, Muhammad Hafez dan Syarif Rawi.

Hal itu pun dibenarkan Anggota DPRD Sumut, Richard Sidabutar, melalui selulernya, Sabtu (14/9/2019), lalu.

Richard mengatakan, tujuan rombongan DPRD Sumut  ke kantor Menko Kemaritiman di Jakarta, untuk membahas keberadaan KJA di Danau Toba, yang saat ini masih tetap beroperasi.

Hasil kunjujgan kerja Anggota DPRD Sumut, menyimpulkan catatan penting supaya daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan ditetapkan 10.000 ton ikan per tahun, sesuai dengan Pergub No. 188.44/209/KPTS/2017.

Richard menyampaikan, jumlah KJA yang saat ini masih banyak terapung di Danau Toba, sepatutnya diturunkan melalaui aksi Pemprov Sumatera Utara dan Pemeritah Kabupaten sekitar kawasan Danau Toba, sehingga air  Danau Toba  memiliki kualitas layak untuk diminum.

Pengurangan jumlah KJA, di setiap wilayah se kawasan Danau Toba, harus berbasis, pada Perpres 81/2014 tentang RTRW Kawasan Danau Toba dan dengan sistim zonasi.

Dalam pertemuan tersebut, Ricahard menyayangkan semenjak 2009 hingga saat ini, dokumen lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian Danau Toba belum pernah direvisi dan menegaskan agar Pergub no 188.44/209/KPTS/2017 tentang daya tampung budidaya ikan di Danau Toba, 10.000  ton per tahun, dapat dilaksanakan demi mendukung kemajuan kepariwisataan di Danau Toba.

“Kita meminta pemerintah mencermati setiap izin-izin investasi agar tidak menimbulkan keresahan dan kekawatiran kepada masyarakat se Kawasan Danau Toba dan meminta pemerintah agar semua bentuk perizinan KJA direvisi kembali,”katanya.

Selain kunker ke Kemenko Maritiman, Richard mengatakan, rombongan juga kunker ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Kementerian ESDM, terkait ketersedian gas.

(Stg)