Tito Karnavian Ingatkan Dampak Negatif Pemilu, Mulai dari Konflik hingga Korupsi

0
3
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

Jakarta, buktipers.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan tentang potensi munculnya dampak negatif di setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Dia menyebut tak menutup kemungkinan dampak tersebut bisa muncul di Pilkada Serentak 2020.

Menurutnya penyelenggaraan pemilu memang kerap memunculkan konflik. Baik konflik antara pendukung, masyarakat hingga konflik kepentingan.

“Memang election, baik pemilu maupun pilkada memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih, dan itulah demokrasi. Tetapi dalam konteks ilmu security, setiap perbedaan itu mengandung potensi konflik,” kata Tito dalam Webinar bertajuk ‘Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilu dan Pilkada’, Senin (31/8/2020).

Mantan Kapolri ini mencontohkan dampak negatif akibat Pemilu atau Pilkada yang paling umum terjadi yakni terbelahnya masyarakat. Dia menjelaskan hal itu pernah terjadi di Jakarta saat Pilkada 2017 dan di Papua. Bahkan, Tito mengingatkan terbelahnya masyarakat bisa menimbulkan konflik kekerasan di masyarakat.

“Saya kebetulan pernah jadi Kapolda Papua, saya lihat bagaimana konflik-konflik yang terjadi di sana dua tahun. Dan kemudian melihat bagaimana keterbelahan pada saat pilkada di Jakarta dan juga konflik kekerasan di daerah lain sebagai residu negatif dari election termasuk lokal election,” ujarnya.

Tak hanya itu, Tito juga menyinggung soal pemilu berbiaya tinggi di Indonesia. Bukan rahasia umum jika pemilu memerlukan kocek yang tidak sedikit, sehingga tak heran jika banyak peserta yang menghalalkan segala cara agar bisa memenangkan pesta demokrasi tersebut.

“Sehingga seringkali kemudian berujung pada menghalalkan segala cara untuk menang,” tutur dia.

Padahal, kata dia, gaji yang diterima para kepala daerah tergolong tidak terlalu besar. Menurutnya gaji mereka kenyataannya tak sebanding dengan pengeluaran yang dilakukan saat pilkada.

Dari situlah, Tito menyebut akar munculnya praktik korupsi. Dia menyebut hal itu membuat para kepala daerah terpilih mencari segala cara menutupi pengeluaran pada saat mencalonkan diri di pilkada.

“Tidak heran jika kita melihat banyak sekali terjadi kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh rekan-rekan kepala daerah yang mungkin salah satu akar permasalahannya adalah karena sistem politik tersebut, election pilkada secara langsung misalnya,” ucapnya.

 

Sumber : iNews.id