Tolak Pembangunan Perumahan, Ratusan Warga di Deliserdang Kepung PTPN II

0
152
Ratusan Warga dari 3 Desa saat menggelar aksi di depan kantor PTPN II di Desa Simalingkar II. (Foto : iNews/Stepanus Purba)
Dijual Rumah

Medan, buktipers.com  – Ratusan orang dari tiga desa di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) mengepung kantor PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II di Desa Simalingkar A, Selasa (29/10/2019). Aksi ini merupakan buntut dari rencana pembangunan perumahan di tanah Hak Guna Usaha (HGU) no 171.

Massa yang berasal dari Desa Simalingkar A, Desa Namo Bintang, dan Desa Durin Tonggal didominasi para ibu. Massa juga membakar ban mobil bekas di tengah jalan.

Berbagai poster bertuliskan tuntutan dan kecaman warga juga dibentangkan. Di antaranya, PTPN II Rampok Tanah Rakyat, Gantung Dirut PTPN II, Kembalikan Tanah Kami dan sebagainya.

Warga ini menilai, tanah yang berada di atas HGU no 171 merupakan tanah ulayat mereka. Pembangunan perumahan di atas tanah ini dinilai sebagai perampasan tanah rakyat.

Ketua LSM Forum Petani Lau Cih, Alpen Kaban mengatakan RDP tahun 1999 menyatakan tanah ini dapat dibagikan kepada rakyat. Namun pada tahun 2009 tiba-tiba ada keluar HGU no 171 di atas tanah seluas 854,26 Hektare.

“Persoalan tanah di lahan HGU no 171 ini saat ini masih dalam proses kasasi banding di Mahkamah Agung,” katanya.

Dia menilai proses hukum tersebut disembunyikan pihak PTPN II untuk memuluskan proses pembangunan yang mereka rencanakan.

Tak hanya itu, Alpen juga mengingatkan PTPN II terkait pesan Presiden Indonesia, Joko Widodo terkait lahan milik PTPN yang bersinggungan dengan lahan milik masyarakat. Dikatakan, presiden akan mencabut hak konsesi PTPN II apabila tanah itu bersinggungan dengan lahan masyarakat, desa, ataupun warga desa.

Alpen mengatakan masyarakat sudah tinggal di atas tanah tersebut sebelum diklaim oleh PTPN II. “Di sini merupakan daerah Ulayat Lau Cih, dengan raja pertamanya Jengi Purba. Makam raja-raja juga ada disini,” katanya.

Saat ini Alpen menunggu iktikad pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini, namun sampai hari ini tidak ada perwakilan dari pemerintah yang menemui masyarakat.

“Mana ini Sofyan Djalil dan Surya Candra yang baru dilantik menjadi menteri. Katanya mau hadir di masyarakat. Mari hadir kesini dan lihat kami,” katanya.

 

Sumber : iNews.id