Beranda Nasional TPK Desa Tidak Difungsikan, Pengelolaan Dana Desa Di Samosir Minta Dihentikan

TPK Desa Tidak Difungsikan, Pengelolaan Dana Desa Di Samosir Minta Dihentikan

1674
0
IMG_20170815_061618
Loading...

BuktiPers.Com – Samosir (Sumut)

Sesuai Peraturan Pemerintah Pusat, terkait pengelolaan Dana Desa (DD) yang dikerjakan dengan sistim swakelola, yang prinsifnya Kepala Desa mengajak masyarakat desanya untuk membentuk TPK (yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa).

Sebagaimana diamanatkan dalam Perka LKPP 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Desa antara lain: Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan; Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; Membeli barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau Mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian (tindakan ini yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran); Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa.

Namun kenyataan di lapangan tidak sesuai peraturan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Sumatera Utara, sesuai penuturan salah satu TPK kepada BuktiPers.Com, Selasa (15/8/2017) mereka (TPK-red) hanya pelengkap aministrasi saja, karena Kepala Desa tidak pernah berkoordinasi untuk membeli bahan material ataupun yang lainnya, Kepala Desa saja yang berperan aktif sesuai kehendaknya sendiri.

Baca Juga!  Proyek Plengsengan Provinsi Di Lumajang Ambrol

TPK desa sangat kecewa dengan sikap dan tindakan Kepala desa yang berbuat semaunya,TPK desa hanya penonton saja saat proses pembangunan Proyek Dana Desa itu hingga selesai sesuai pengalamannya di tahun 2016 yang lalu. Sepertinya hal yang sama terjadi pada pengelolaan DD tahun Anggaran 2017 ini, dimana Kepala Desa bertindak seolah-olah seorang pemborong (rekanan-red).

Sementara di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) berbunyi bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Kemudian di Pasal 4 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: b. Kepala Seksi, Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Pasal 4 ayat (2) berbunyi bahwa Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Baca Juga!  Kemenkeu Reformulasi Dana Desa Untuk Kurangi Kemiskinan

Tugas Kepala Seksi/Kaur selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak bertentangan dengan Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang diamanatkan dalam Perka 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Desa, bahkan menguatkan peran Kasi/Kaur dalam pengelolaan keuangan desa sekaligus dalam hal pengadaan barang jasa di desa.

Untuk mensinkronisasikan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, susunan keanggotaan TPK adalah sebagai berikut:

Ketua, berasal dari unsur Perangkat Desa (Kepala Urusan/Kaur), sekretaris, berasal dari unsur LKMD atau sebutan lain. 1(satu) atau 3(tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau dari unsur LKMD atau sebutan lain. Dan untuk dapat ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan/kriteria: memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, yang mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme, menandatangani pakta Integritas.

Baca Juga!  Satgas TMMD Kodim 0211/TT Dibantu Warga Bangun Jembatan

TPK Desa Yang berada di Kecamatan Harian meminta Kepada Pemkab Samosir, beserta instansi terkait agar segera meninjau sistim Pengelolaan Pelaksanaan Pembangunan Proyek DANA DESA di Kecamatan Harian. Bagi seluruh Kepala Desa diminta untuk memfungsikan TPK sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Kalau kami tidak difungsikan, atau dibuat bagai boneka pelengkap administrasi saja, lebih baik pengelolaan Dana Desa tidak diteruskan,” ujar para TPK tersebut dengan kesal. (BP/Red))

Loading...