Beranda Nasional Urus Sertifikat Prona, Datok Desa Suka Rahmat Diduga Lakukan Pungutan Terhadap Warga

Urus Sertifikat Prona, Datok Desa Suka Rahmat Diduga Lakukan Pungutan Terhadap Warga

420
0
Loading...

Buktipers.com – Aceh Tamiang (Aceh)

Datok (Kades) Suka Rahmat, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, berinisial DW, diduga melakukan pungutan, terhadap warganya senilai antara Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu untuk pengurusan sertifikat Prona.

“Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) seharusnya gratis, namun Datok Suka Rahmat diduga telah melakukan pungli terhadap warga untuk pengurusan tersebut yang nilainya berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu “, ungkap sumber yang tidak mau namanya ditulis kepada .Wartawan, Jumat (14/9/2018), di Karang Baru.

Sumber menuturkan, ada 85 orang warga desa yang memiliki lahan tapak rumah telah mempercayakan pengurusan sertifikat prona kepada Datok DW. Namun ironisnya dalam pengurusan tersebut diduga ada kutipan biaya terhadap pengurusan PRONA tersebut.

Datok Desa Suka Rahmat, Daya Winata yang dikonfirmasi terkait tudingan tersebut oleh wartawan melalui sellularnya menjelaskan dia mengakui dalam pengurusan sertifikat prona tersebut ada pengutipan dana yang dikenakan terhadap warga, namun nilainya tidak seperti yang disebutkan, menurutnya warga hanya dikenakan biaya Rp 400 ribu untuk biaya operasional dalam pengurusan sertifikat tersebut.

Baca Juga!  Nek Sinah Butuh Perhatian Pemetintah Daerah

” Saya mengutip hanya Rp 400 ribu per warga untuk pengurusan dan uang tersebut baru saya terima dari warga Rp 200 ribu“, ujar Datok Desa Suka Rahmat

Menurut Daya Winata, meski pengurusan sertifikat Prona dari pemerintah tidak ada pungutan biaya, namun dana oprasional untuk perangkat Desa dalam proses pengurusan sertifikat Prona harus dikutip dari warga karena untuk biaya makan dan minum dan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan perangkat desa, dalam proses pengkuran lahan milik warga.

“Dari mana kami ambil dananya? karena tidak ada dana dari pemerintah untuk hal itu, ya terpaksa kami ambil dari warga. Pengutipan dana tersebut pun sudah disepakati oleh warga sebelumnya “, terang Daya Winata

Sementara terkait belum selesai nya pembuatan sertifikat Prona tersebut di BPN Aceh Tamiang, membuat pihaknya hanya mengambil Dana Pertama (DP) dari warga sebesar Rp 200 ribu, sisanya akan dikutip setelah sertifikat tersebut selesai dibuat oleh pihak BPN setempat.

Baca Juga!  Tekan Angka Lakalantas, Satlantas Polres Aceh Tamiang Gelar Razia Rutin

Menurutnya lebih jauh, selain 85 warga yang sertifikat PRONA lagi diproses di BPN Aceh Tamiang, terdapat 25 warga yang berkas pengusulan sertifat Prona nya batal karena lahan milik warga tersebut tidak sempat diukur oleh pihak BPN setempat, sehingga pengusulan tersebut dibatalkan.

“Dana Pertama (DP) nya sudah diambil dari warga, dan akan saya kembalikan kepada warga“, janjinya mengakhiri.

Terpisah, Ketua LSM Transparansi, Kamal Ruzamal, SE ketika dimintai tanggapannya menerangkan bahwa ‘ Prona adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria, diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Tujuan utama dari Prona adalah memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Prona dibentuk dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

“Mengenai biaya yang dikenakan untuk sertifikat tanah Prona sudah diatur dalam Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria, pasal 1 ayat (1) Kep Meneg Agraria 4/1995 menyatakan sebagai berikut: Pemberian hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka pensertifikatan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975, dan kepada penerima hak-haknya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi” ujarnya.

Baca Juga!  Tanggul Sungai Buntu Jebol, Rumah Warga Banjir

Berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah dalam rangka Prona dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, tapi penerima sertipikat tanah Prona tetap harus membayar biaya administrasi. Hal ini juga sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laman resmi Badan Pertanahan Nasional (bpn.go.id). (Tarmizi Puteh /Red)

Loading...