Beranda Hukum Vonis Panitera PN Medan Disunat, KPK: Kasus Penegak Hukum Harus Diseriusi

Vonis Panitera PN Medan Disunat, KPK: Kasus Penegak Hukum Harus Diseriusi

65
0
Foto: Ari Saputra/detikcom

Jakarta, buktipers.com – Mahkamah Agung (MA) juga menyunat vonis terdakwa korupsi Panitera Pengadilan Negeri (PN) Medan Helpandi. Menanggapi itu, KPK bicara soal penanganan kasus korupsi yang menjerat oknum penegak hukum.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan tindak pidana korupsi yang melibatkan para penegak hukum dan politikus ini seharusnya diperhatikan dengan serius. Salah satunya, dalam konteks menjatuhkan hukuman.

“Saya kira begini kalau korupsi itu dilakukan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang bekerja di bidang penegakan hukum atau oleh kekuatan politik misalnya politikus yang punya pengaruh, punya akses kekuasaan, dan seharusnya bertugas untuk menyejahterakan orang-orang yang memilihnya, atau mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Mestinya ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih serius dalam konteks menjatuhkan hukuman tersebut,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Baca Juga!  Peredaran Ganja 75 Kg Berhasil Digagalkan, 1 Tersangka Di DOR.

Febri mengatakan kasus korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum dan politikus merupakan kasus yang serius. Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus ditangani lebih serius dibanding kasus yang lain.

“Jadi intinya kita lebih serius untuk melihat hal ini baik pencegahan ataupun penindakannya,” ujarnya.

Febri menyebut tegas atau tidaknya penanganan kasus korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum ini berpengaruh kepada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia. Menurutnya, IPK Indonesia saat ini cukup stagnan karena belum adanya ketegasan penanganan kasus korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum.

“Masih belum dipercayanya kita terkait dengan persepsi korupsi di institusi penegak hukum. Kalau kita tidak cukup serius untuk melakukan pembenahan di sini, menjatuhkan hukuman yang memberikan efek Jera dan keyakinan bahwa hukum memang bisa memproses secara tegas, maka ini akan mengkhawatirkan ke depan,” tuturnya.

Baca Juga!  6 Sosok Calon Sekjen KPK: Sekda Kalbar hingga Anak Buah Anies

Sebelumnya, MA kembali menyunat vonis Panitera PN Medan, Helpandi. Majelis sepakat mengurangi hukuman Helpandi dari 7 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Helpandi juga diberi hukuman denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Tolak penuntut umum, tolak perbaikan terdakwa,” demikian bunyi putusan MA sebagaimana dilansir website-nya, Selasa (3/12).

Perkara Nomor 3784 K/PID.SUS/2019 diadili oleh ketua majelis Suhadi dengan anggota Abdul Latief dan Krisna Harahap.

Kasus bermula saat KPK melakukan OTT menangkap hakim PN Medan Merry Purba yang menerima suap dari pengusaha Tamin Sukardi. Uang itu dititipkan lewat Helpandi sebesar SGD 280 ribu melalui pengusaha Hadi Setiawan.

Berikut ini daftar hukuman ke komplotan tersebut:

  1. Hakim Merry Purba dihukum 6 tahun penjara.
  2. Tamin Sukardi dihukum 5 tahun penjara.
  3. Helpandi dihukum 6 tahun penjara.
  4. Hadi Setiawan divonis 4 tahun penjara.
Baca Juga!  Novel Siap Bertemu Penyerangnya, Polri: Belum Ada Rencana Konfrontir

 

Sumber : detik.com

Loading...