Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Tuding Seleksi DPD PDAM Lingga Cacat

0
7
Mardian, Wakil Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lingga Kepri.
Dijual Rumah

Lingga, buktipers.com – Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi (DPD) PDAM Kabupaten Lingga yang digelar, pada Selasa, 20 Oktober 2020 lalu, diduga melanggar aturan. Tudingan itu disampaikan Mardian, Wakil Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lingga, Kepri.

Katanya, seleksi penerimaan calon DPD PDAM Lingga, pada Selasa (20/10/2020) lalu, tidak mengikuti aturan Peraturan Pemeritah (PP) 54 Tahun 2017 dan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) 37 Tahun 2018, serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010. Hal ini sangat aneh dan perlu dikaji ulang serta ditunda pelaksanaannya, ujarnya.

Kecacatan pelanggaran tersebut dikarenakan banyak hal yang dilanggar oleh panitia pelaksana kegiatan yakni, bagian ekonomi Kabupaten Lingga, selaku panitia seleksi, ucap Mardian yang akrab disapa Atak, selaku Wakil Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lingga, Sabtu (24/10/2020).

Lanjut Mardian, selain undang-undang,  ada peraturan pemerintah yang menjadi peraturan tertinggi di NKRI ini dan sepertinya tidak diindahkan.

Begitu juga dengan Permendagri, tidak menjadi landasan proses pembukaan bakal calon Dewan Pengawas dan Direksi (DPD) PDAM, ujarnya.

Adapun kecacatan itu diantaranya, melanggar ketentuan PP Pasal 40 Ayat 2, berbunyi, “pengangkatan dewan pengawas atau anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi. Kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. Begitu juga bunyi dari Permendagri nomor 37 tahun 2018 pasal 26 bunyinya hampir sama. Begitu juga yang terdapat pada Permendagri nomor 37 tahun 2018, pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, “pengangkatan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi. Kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian”, paparnya.

Sedangkan untuk saat ini posisi dewan pengawas tersebut belum ada yang kosong. Atau dewan pengawas masih aktif dan bahkan ada yang aktif hingga April 2021 mendatang, ungkap Mardian.

Lanjutnya, sedangkan bunyi ayat 3 dari Pasal 40 PP 54 tahun 2017, disebutlan, “ Anggota dewan pengawas bisa diangkat kembali untuk masa 1 kali jabatan dengan tidak melalui proses seleksi yakni tercantum pada Pasal 40 Ayat 3”. Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota dewan pengawas atau anggota komisaris yang dinilai mampu melaksanakn tugas dengan baik selama masa jabatannya, urai Atak sapaan akrabnya.

Kalau kita kaji dari dasar penerimaan bakal calon itu pada Perda Kabupaten Lingga nomor 3 tahun 2010, itu Perda saat pendirian ataupun pembentukan PDAM.

Intinya perda tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk dipedomani ataupun sudah tidak bisa dipakai lagi untuk perekrutan saat ini. Atau dengan kata lain, harus ada perubahan Perda nomor 3 tahun 2010 terdahulu ataupun adanya perda baru, katanya.

Hal lain juga saat ini PDAM Lingga masih belum berubah nama yakni masih dengan nama “Perusda”. Sementara, di dalam PP 54 tahun 2017 dan Permendagri 37 tahun 2018, itu harus merubah nama menjadi “Perumda”.

Ditambahkannya, kalau posisi Direksi PDAM Lingga memang saat ini kosong dan dijabat oleh Pjs dari bagian ekonomi.

Semestinya kalau mengacu kepada PP 54 Pasal 71 Ayat 1 dan 2 yang bunyinya, ayat 1, dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi.

Pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh dewan pengawas atau komisaris. Bunyi ayat (2), dewan pengawas atau komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas direksi sampai dengan pengangkatan direksi difinitiv paling lama 6 bulan.

Sedangkan pada ketentuan peralihan  Bab XVI Pasal 138 yang berbunyi, “Periodesasi jabatan dewan pengawas, komisasris dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan di maksud”.

“Jadi pelaksanaan seleksi ini jelas cacat dan melanggar dari ketentuan PP 54 tahun2017 dan Permendagri 37 tahun 2018,”tegas Mardian.

Ada juga pertanyaan, apakah tim seleksi itu di SK-kan Bupati?, dalam hal ini Bupati defenitif. Karena Bupati Lingga, Alias Wello itu mundur pada bulan September 2020 lalu. Maka saya berharap kepada Pjs. Bupati Lingga dan Plt Setda Lingga, kiranya meninjau ulang dari pembukaan seleksi dewan pengawas dan direksi yang diadakan oleh bagian ekonomi Kabupaten Lingga yang dimulai 20 Oktober 2020, tutup Mardian.

 

(Zul)