Walikota Tebing Harapkan Semua Pihak Menghormati Perppu No. 2 Tahun 2017

0
501
20170726050614-rap

BuktiPers.Com – Tebing Tinggi (Sumut)

Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif di Kota Tebing Tinggi, Walikota Umar Zunaidi Hasibuan beserta Kapolres Tebing Tinggi AKBP Ciceu Cahyati, SH, MH, menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, Rabu (26/07/2017) di Aula Mapolres Tebing Tinggi.

Dalam rapat ini turut hadir Walikota Tebing Umar Zunaidi Hasibuan,Kapolres Tebing AKBP Ciceu Cahyati, Kajari, Kepala Pengadilan, Pabung Kodim 02/04 Deli Serdang, Muspika,Tokoh Agama dan seluruh Ormas pemuda dan agama di Kota Tebing Tinggi.

Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Ciceu Cahyati mengharapkan agar semua pihak dapat memahami dan mematuhi Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang adanya perubahan Undang-undang No. 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan dan proses pembubaran dan Pencabutan SK Badan Hukum HTI oleh Pemerintah pusat.

Kapolres juga berharap agar semua pihak bisa memahami Perppu tersebut sesuai dengan bidang masing-masing.

“Marilah kita hormati keputusan dari pemerintah pusat, karena HTI kini masih melakukan proses hukum,” katanya.

Sementara itu, Walikota Tebing Tinggi, Umar Hasibuan menyampaikan, bahwa pemerintah pusat menilai ada kecenderungan adanya upaya menganti Pancasila. Karena, 4 pilar kebangsaan tidak bisa diganti lagi karena pada hakekatnya Ormas ini adalah kumpulan orang yang memiliki satu tujuan yang bersama sehingga kalau ada penyimpangan harus ditertibkan.

“Ormas yang terdaftar di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi tidak boleh ada yang menyimpang, dan kalau terbukti ada yang melangar aturan akan segera ditertibkan. Dan kalau ada yang merasa keberatan dengan aturan yang telah ditetapkan, silahkan mengajukannya dengan cara melalui jalur hukum atau melalui Mahkamah Konstitusi .
Karena Perppu telah ada yang mengatur tentang sanksi administratif dan sanksi pidana,” jelas Walikota.

Jadi, karena orang yang tidak sama dan tidak sepaham dengan kita, hendaknya janganlah dijadikan musuh dengan menghina suku, agama, dan ras.

Hal ini tidak diperbolehkan, dan dapat dipidanakan sesuai UU yang berlaku di negara kita, jelas Umar. Untuk itu Umar mengajak agar tetap menjaga kebinekaan dan persatuan negara.

“Kita semua, memiliki kedudukan yang sama sebagai warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.Tidak ada yang eksklusif ,semua sama untuk dapat menjalankan aktivitas dengan damai agar dapat membangun kota yang kita cintai ini,” jelas Umar. (Dav/Red)