Warga Surati Walikota, Pilkades Dahana Tabaloho Diduga Langgar Perwa  

0
431
Saat pelaksanaan Pilkades di Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Senin (10/12/2018).
Dijual Rumah

Buktipers.com – Gunungsitoli (Sumut)

Pemilihan Calon Kepala Desa (Pilkades) Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli yang diselenggarakan, Senin (10/12/2018) lalu diprotes warga masyarakat desa itu.

Panitia Pilkades dituding warga telah melanggar Peraturan Walikota (Perwa) Gunung Sitoli Nomor 56 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Tak terima hasil Pilkades tersebut, membuat masyarakat Desa Dahana Tabaloho menyampaikan keberatan tertulis yang ditujukan kepada Walikota. Surat keberatan itu dibuat tanggal 15 Desember 2018.

Isi surat warga menjelaskan, bahwa Panitia Penyelenggara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli diduga telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pada saat penghitungan Surat Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dengan cara, sengaja mengabaikan dan menabrak  Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kota Gunungsitoli, pada Lampiran I poin 6 tentang perhitungan surat suara pada huruf A sampai J sesuai Perwal.

Surat keberaran itu menjelaskan, bahwa jumlah nama Calon Kepala Desa di Desa Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, ada 3 orang beserta jumlah  suara yang diperoleh masing-masing calon pada perhitungan jumlah suara.

Seperti calon Kepala Desa bernama Elifatibani Harefa, memperoleh 259 suara, Elpiter Harefa memperoleh 258 suara, dan Arif Harefa memperoleh 40 suara, dengan catatan tanpa ada suara batal pada saat perhitungan jumlah suara tahap pertama.

Menurut isi surat itu, pelanggaran yang diduga dilakukan panitia antara lain:

  1. Panitia Pemilihan pelaksanaan Pilkades di Desa Dahana Tabaloho tidak mensosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Calon Kades bersama Masyarakat pemilih, Sehingga diduga kuat bahwa Panitianya sengaja menyembunyikan Perwal Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa tersebut  agar pada pelaksanaan Pilkades yang dimaksud bisa dicurangin oleh Panitia penyelanggaranya, dan diduga kuat bahwa panitia pelaksana Pilkades ada Calonnya  yang diposisikan untuk memenangkan pertarungan itu
  2. Panitia tidak melakukan perhitungan Surat Suara terlebih dahulu sebelum dimulai pemilihan sehingga pada saat perhitungan hasil suara sah, terjadi perbedaan jumlah pemilih dari surat panggilan Panitia Pemilihan sebelum penyoblosan.
  3. Sebelum perhitungan jumlah suara dimulai, Panitia Pemilihan Pilkades tidak melakukan menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suaranya untuk memilih berdasarkan salinan tetap untuk TPS, atau berdasarkan E-KTP dan Kartu Keluarga, kemudian tidak melakukan perhitungan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai atau jumlah surat suara yang dikembalikan sehingga diduga kuat Panitia Pelaksanaan Pilkades telah melanggar Perwal Nomor 56, pada tahapan huruf, h poin 6 tentang perhitungan suara.
  4. Sesuai Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 56 tahun 2018 tentang Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada huruf F dan G poin 6, bahwa panitia seharusnya tidak lagi mengulangi tahapan perhitungan surat suara ulang untuk menghindari perbedaan jumlah perhitungan surat sebelumnya yaitu suara batal, dan hal ini jelas Panitia Pelaksanaan Pilkades telah melanggar total Perwal Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pilkades tersebut
  5. Pada saat dilakukan perhitungan jumlah surat suara sah dan pada pelaksaan Pilkades tersebut tidak ada saksi dari masing-masing Calon Kades yang menyaksikan dan melihat perhitungan surat suara yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa, sehingga pada saat ada perhitungan surat suara kembali diulang, ada beberapa orang oknum Kepala Dusun yang bukan panitia Pilkades ikut campur tangan melakukan perhitungan jumlah surat suara, dan hal ini sangat melanggar Perwal Nomor 56, pada poin 6 huruf g.

Dari hasil perhitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Kades antara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 terjadi perbedaan jumlah suara pada tahap perhitungan jumlah suara pada tahap pertama sebagai berikut:

  1. Elifatibani Harefa dengan memperoleh suara terbanyak pada hitungan tahap pertama berjumlah 259 suara, dan setelah dihitung ulang/rekap ulang hanya 258 orang karena suara 1 orang batal, namun pada tahap perhitungan tahap pertama jumlah suara batal tersebut tidak ada.
  2. Elpiter Harefa dengan memperoleh 258 suara.

III. Arif Harefa dengan perolehan suara 40 orang.

  1. Berita Acara Nomor 141/40/BPD-DHN/2018 tentang Penyampaian Hasil Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Dahana Tambaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara dinilai Cacat Hukum dan melanggar ketentuan yang ada, karena berita acara yang dimaksud berdasarkan hasil perhitungan ulang/rekap ulang surat suara , pada tahapan perhitungan ulang surat suara tersebut tidak ada diatur pada Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 56 Tahun 2018 tentang pemilihan Kepala Desa.

Melalui suratnya itu, harapan masyarakat Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli kepada Walikota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua,C/q Kepala BPM Kota Gunungsitoli, agar dapat menyelesaikan dan mencermati tahapan demi tahapan Pelaksanan Pilkades tersebut, terutama di Desa Dahana Tambaloho.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Walikota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua, melalui WathsApp, sampai turunnya pemberitaan ini masih belum ada tanggapan.(Tim)

 

Editor : Maris